Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4208 Hukum dan Hak Asasi Manusia Beserta Kunci Jawaban

Kisi-Kisi Soal UAS UT HKUM4208  Hukum dan Hak Asasi Manusia Beserta Kunci Jawaban

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Pada tahun 1215 ditandatangani piagam Magna Charta yaitu suatu perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang isinya diantaranya adalah......

A. Pembatasan terhadap kekuasaan raja, yang tadinya memiliki kekuasaan absolut kemudian mulai dapat diminta pertanggungawabannya di muka hukum..
B. Perjanjian yang mengatur hubungan antar masyarakat yang sangat majemuk, baik dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut.
C. Semua orang diciptakan oleh Tuhan mempunyai kedudukan yang sama, manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai hak yang tidak dapat dapat dicabut oleh siapapun, seperti hak hidup, Hak atas kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.
D. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk

Jawaban.
A. Pembatasan terhadap kekuasaan raja, yang tadinya memiliki kekuasaan absolut kemudian mulai dapat diminta pertanggungawabannya di muka hukum..
Benar
Jawab: Pembatasan terhadap kekuasaan raja, yang tadinya memiliki kekuasaan absolut kemudian mulai dapat diminta pertanggungawabannya di muka hukum’ Alasan Jawaban Benar:bahwa dalam piagam Magna Charta yang ditandatangai oleh Raja John dari Inggris ada tahun 1215 berisi 3 (tiga) hal yaitu pertama, Pembatasan terhadap kekuasaan raja, yang tadinya memiliki kekuasaan absolut kemudian mulai dapat diminta pertanggungawabannya di muka hukum, kedua, Raja tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan dari Great Council (terdiri dari kepala-kepala daerah), dan ketiga, orang bebas tidak boleh ditahan, dipenjarakan, dibuang atau dihukum mati tanpa perlindungan atau tanpa pertimbangan berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Declaration of Independence merupakan piagam HAM Amerika Serikat Tahun 1776 yang isinya adalah.......

A. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk.
B. Pembatasan terhadap kekuasaan raja, yang tadinya memiliki kekuasaan absolut kemudian mulai dapat diminta pertanggungawabannya di muka hukum.
C. Perjanjian yang mengatur hubungan antar masyarakat yang sangat majemuk, baik dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut.
D. Semua orang diciptakan oleh Tuhan mempunyai kedudukan yang sama, manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai hak yang tidak dapat dapat dicabut oleh siapapun, seperti hak hidup, Hak atas kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan

Jawaban.
D. Semua orang diciptakan oleh Tuhan mempunyai kedudukan yang sama, manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai hak yang tidak dapat dapat dicabut oleh siapapun, seperti hak hidup, Hak atas kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan

3. Pandangan tentang HAM berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Konsep Blok Barat tentang HAM adalah.....

A. Hak asasi lebih dulu ada dari pada tatanan negara.
B. HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur bangsa.
C. Hak Asasi hilang dari individu & terintegrasi dalam masyarakat.
D. Negara berhak membatasi hak asasi manusia, apabila situasi menghendaki

Jawaban.
B. HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur bangsa.

4. Salah satu ciri pokok HAM adalah......

A. HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur bangsa.
B. HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
C. HAM tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini.
D. Negara berhak membatasi hak asasi manusia, apabila situasi menghendaki

Jawaban.
B. HAM itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.

5. Salah satu tujuan hukum Humaniter adalah......

A. Setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pembuat hukum.
B. Memberikan perlindungan kepada kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering).
C. Kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang.
D. HAM selain sebagai masalah universal, namun perkecualian dan pembatasan yang berdasarkan asas-asas Hukum Internasional tetap diakui keberadaannya

Jawaban.
B. Memberikan perlindungan kepada kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering).

6. Salah satu instrumen internasional tentang hak untuk hidup adalah International Covenant Civil and Political Right yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu dengan undang-undang....

A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.
C. Undang-undang Nomor 29 tahun 2002.
D. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

Jawaban.
A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.

7. Salah satu isi dari rumusan pasal International Covenant Civil and Political Right adalah.....

A. setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak.
B. setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tinggi.
C. setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pengayoman orang tuanya.
D. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung

Jawaban.
D. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung

8. Hak untuk hidup dalam American Convention on Human Rights dirumuskan dalam 4 pasal yang intinya adalah....

A. Hak untuk hidup sebagai suatu hak yang melekat pada setiap manusia.
B. Bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupannya. Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan secara umum sejak orang tersebut dalam kandungan..
C. Kewajiban untuk mencegah atau menghentikan pembunuhan yang tidak sah.
D. Kewajiban untuk melakukan penyidikan atas kematian yang mencurigakan.

Jawaban.
B. Bahwa setiap orang mempunyai hak atas kehidupannya. Hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan secara umum sejak orang tersebut dalam kandungan..

9. Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, adalah suatu ketentuan yang diatur dalam....

A. Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004.
B. Pasal 4 UU Nomor 26 Tahun 2000.
C. Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002.
D. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999

Jawaban.
D. Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999

10. Hak dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Berkaitan dengan aborsi apa tugas pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini .............

A. Wajib melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi.
B. Wajib memberikan teguran kepada perempuan yang melakukan aborsi dan fasilitas layanan kesehatan yang membantu melakukan aborsi.
C. Wajib memberikan pembiayaan kepada perempuan yang melakukan aborsi.
D. Wajib menyediakan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang dapat digunakan oleh perempuan untuk melakukan aborsi

Jawaban.
A. Wajib melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi.

11. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, tetapi larangan ini menurut undang-undang terdapat pengecualian. Salah satu pengecualian tersebut adalah.......

A. Kehamilan yang terjadi kurang dari 1 (satu) tahun sejak anak pertama dilahirkan.
B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
C. Kehamilan yang terjadi kemudian ditinggal oleh suaminya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa kabar apapun.
D. Sebelum kehamilan 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir

Jawaban.
B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

12. Eutanasia berarti ............

A. Suatu tindakan pertolongan terhadap nyawa orang yang sudah tidak dapat lagi diharapkan kehidupannya.
B. Suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawanya sendiri tanpa pemderitaan karena sudah tidak dapat lagi diharapkan.
C. Suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain karena melakukan tindakan yang dilarang menurut hukum kesehatan.
D. Suatu tindakan yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa orang tanpa pemderitaan terhadap pasien yang sudah tidak dapat lagi diharapkan

Jawaban.
D. Suatu tindakan yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa orang tanpa pemderitaan terhadap pasien yang sudah tidak dapat lagi diharapkan

13. Pada prinsipnya setiap orang boleh melakukan pernikahan dengan siapa saja, tetapi dalam undang-undang perkawinan memberikan pembatasan tentang perkawinan campuran. Perkawinan campuran dalam undang-undang perkawinan berarti......

A. Perkawinan yang dilakukan antara orang yang berbeda kasta dan kedudukan.
B. Perkawinan yang dilakukan antara orang yang berbeda agama.
C. Perkawinan yang dilakukan antara orang yang berbeda kewarganegaraan.
D. Perkawinan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia

Jawaban.
C. Perkawinan yang dilakukan antara orang yang berbeda kewarganegaraan.

14. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka......

A. Wajib mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama.
B. Wajib mengajukan permohonan Kantor Wilayah Kementerian Agama diwilayah tempat tinggal.
C. Wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
D. Wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

Jawaban.
C. Wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

15. Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya, adalah ketentuan yang diatur dalam.....

A. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 57.
B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 47.
C. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 67.
D. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 77

Jawaban.
B. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 47.

16. Yang dimaksud keadilan distributif menurut Aristoteles adalah.......

A. Keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan secara sama tanpa memandang latar belakang yang dimiliki.
B. Keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan prestasi dan kontribusinya.
C. Keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan sama rata sama rasa.
D. Keadilan yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang berbeda-beda dalam keadaan apapun dan dimanapun

Jawaban.
B. Keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan prestasi dan kontribusinya.

17. Setelah Perang Dunia kedua Perserikatan Bangsa-bangsa menghasilkan rumusan naskah internasional hak asasi manusia, yaitu.......

A. International Covenant on Civil and Political Rights.
B. Convention on the Rights of the Child.
C. Universal Declaration of Human Rights.
D. Covenant on Economic Social and Cultural Rights

Jawaban.
C. Universal Declaration of Human Rights.

18. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu, adalah rumusan pasal.......

A. Pasal 28i ayat (5) UUD-NRI Tahun 1945.
B. Pasal 28i ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945.
C. Pasal 28i ayat (4) UUD-NRI Tahun 1945.
D. Pasal 28i ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945

Jawaban.
D. Pasal 28i ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945

19. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merumuskan asas tentang.........

A. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.
B. Asas ius curia novit.
C. Audi et alteram partem.
D. Praesumtio Iustae Causa / het vermoeden van rechtmatigheid

Jawaban.
A. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.

20. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan manusia itu ditujukan kepada keutamaan moral atau yang disebut keadilan. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka hal utama yang difokuskan oleh negara adalah...........

A. Jaminan undang-undang terhadap hak seseorang serta pelaksanaan dari hak-hak tersebut sehingga tercipta “fairness” bagi setiap orang.  .
B. Adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan haknya tanpa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
C. Adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan haknya sesuai dengan yang diinginkannya.
D. Jaminan dari negara bahwa setiap warga negara memperoleh haknya secara sama rata dan sama rasa

Jawaban.
A. Jaminan undang-undang terhadap hak seseorang serta pelaksanaan dari hak-hak tersebut sehingga tercipta “fairness” bagi setiap orang.  .

21. Hak-hak yang disebut sebagai hak fundamental dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik adalah......

A. Hak atas kebebasan, hak atas rasa aman dan hak untuk hidup.
B. Hak atas kebebasan, hak atas kesejahteraan, hak atas sosial budaya.
C. Hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas kesejahteraan.
D. Hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak atas sosial budaya

Jawaban.
Hak atas kebebasan, hak atas rasa aman dan hak untuk hidup.

22. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara, adalah ketentuan yang diatur dalam.........

A. Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
B. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
C. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
D. Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Jawaban.
B. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

23. Nonderogable rights adalah.........

A. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
B. Hak yang dalam keadaan atau situasi khusus dapat dikesampingkan/tidak perlu dipenuhi.
C. Hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kedudukannya.
D. Hak yang diberikan sesuai dengan prestasi dan kontribusinya

Jawaban.
A. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

24. Derogable rights adalah.........

A. Hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
B. Hak yang diberikan sesuai dengan prestasi dan kontribusinya.
C. Hak yang dalam keadaan atau situasi khusus dapat dikesampingkan/tidak perlu dipenuhi.
D. Hak yang dimiliki oleh setiap orang sesuai dengan kedudukannya

Jawaban.
C. Hak yang dalam keadaan atau situasi khusus dapat dikesampingkan/tidak perlu dipenuhi.

25. Salah satu bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah.....

A. Menulis di media cetak.
B. Unjuk rasa atau demonstrasi.
C. benar semua.
D. Seminar/diskusi

Jawaban.
C. benar semua.

26. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, adalah ketentuan yang diatur dalam pasal.....

A. Pasal 28 D ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945.
B. Pasal 28 E ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945.
C. Pasal 28 F ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945.
D. Pasal 28 G ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945

Jawaban.
A. Pasal 28 D ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945.

27. Tujuan pemisahan kekuasaan oleh John Locke adalah.....

A. Agar penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
B. Untuk memisahkan kekuasaan negara agar terwujud pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa.
C. Untuk memisahkan kekuasaan negara agar pemerintahan negara berjalan.
D. Untuk memisahkan kekuasaan negara agar pemerintahan negara untuk mewujudkan suprastruktur politik

Jawaban.
A. Agar penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

28. Tujuan negara kesejahteraan (welfare states) adalah.....

A. Negara mewujudkan keamanan dan ketertiban serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
B. Negara mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
C. Negara mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan taat pada hukum.
D. Negara mewujudkan suprastruktur dan infrastruktur yang kuat

Jawaban.
A. Negara mewujudkan keamanan dan ketertiban serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

29. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, ketentuan tersebut diatur dalam.....

A. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000.
B. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
C. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
D. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Jawaban.
A. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000.

30. Kewajiban setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial, ketentuan tersebut diatur dalam........

A. Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.
B. Pasal 14 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.
C. Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
D. Pasal 14 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Jawaban.
A. Pasal 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011.

31. Salah satu aspek yang mendasari hubungan administrasi publik dengan konstitusi yang dapat dipakai untuk melihat hubungan antara kepentingan publik dengan konstutisionalitas hak turut serta dalam pemerintahan, adalah.....

A. Kewenangan administrasi publik didasarkan atas konstitusi, memiliki masalah “jarak” antara masyarakat/warga negara dengan pembuat keputusan.
B. Kepentingan publik merupakan fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
C. Kepentingan umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai aspek pemerintahan yang relevan, baik dalam kualitas administrasi maupun hak kepentingan warga negara.
D. Kepentingan masyarakat terhadap sebuah kebijakan, harus seimbang dengan kepentingan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan publik

Jawaban.
A. Kewenangan administrasi publik didasarkan atas konstitusi, memiliki masalah “jarak” antara masyarakat/warga negara dengan pembuat keputusan.

32. Dalam UUD-NRI Tahun 1945 hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam.......

A. Pasal 28 D ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945.
B. Pasal 28 E ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945.
C. Pasal 28 F ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945.
D. Pasal 28 G ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945

Jawaban.
A. Pasal 28 D ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945.

33. Hak turut serta dalam pemerintahan secara langsung adalah.....

A. Menjadi ASN maupun sebagai pejabat publik/politik.
B. Menjadi anggota ORMAS/OKP.
C. Menjadi wartawan.
D. Menjadi akademisi

Jawaban.
A. Menjadi ASN maupun sebagai pejabat publik/politik.

34. Yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara  adalah.....

A. Ombusdman Republik Indonesia.
B. Komisi Pemberantasan Korupsi.
C. Badan Pemeriksa Keuangan.
D. Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan

Jawaban.
A. Ombusdman Republik Indonesia.

35. Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 adalah memiliki hak untuk......

A. Menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.
B. Membuat Undang-undang.
C. Melaksanakan jabatannya selama 2 periode.
D. Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Jawaban.
A. Menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

36. Pengakuan secara khusus terhadap hak-hak perempuan dilakukan dalam........

A. Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina Tahun 1993.
B. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita..
C. Pasal 28D ayat (3) UUD-NRI Tahun 1945.
D. Pasal 28 ayat (1) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia

Jawaban.
A. Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina Tahun 1993.

37. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu....

A. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
B. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014.
C. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014.
D. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014

Jawaban.
A. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

38. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. Dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, adalah ketentuan yang diatur dalam.................

A. Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
B. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
C. Pasal 54 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.
D. Pasal 54 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

Jawaban.
A. Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

39. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya, adalah ketentuan yang diatur dalam.................

A. Pasal 21 DUHAM.
B. Pasal 15 DUHAM.
C. Pasal 25 ICCPR.
D. Pasal 7 CEDAW

Jawaban.
A. Pasal 21 DUHAM.

40. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, adalah ketentuan yang diatur dalam........

A. Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.
B. Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999.
C. Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995.
D. Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009

Jawaban.
A. Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

41. Sejarah Hak Asasi Manusia dimulai di Inggris sejak tahun 1215 dengan dideklarasikannya piagam.......

A. Piagam Magna Charta.
B. Piagam Habeas Corpus Act.
C. Piagam Bill Of Rights.
D. Piagam Madinah

Jawaban.
A. Piagam Magna Charta.

42. Substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada generasi kedua perkembangan Hak Asasi Manusia adalah....

A. Persamaan hak dibidang sosial, budaya dan ekonomi.
B. Kebebasan dibidang hak sipil dan politik.
C. Persaudaraan atas hak solidaritas atau hak bersama.
D. Persamaan hak dihadapan hukum dan pemerintahan

Jawaban.
A. Persamaan hak dibidang sosial, budaya dan ekonomi.

43. Sumber hukum Hak Asasi Manusia Internasional meliputi.....

A. Hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan hakim, ajaran para ahli hukum internasional.
B. Hukum kebiasaan internasional, mahkamah internasional, prinsip hukum umum, putusan hakim, deklarasi universal hak asasi manusia, ajaran para ahli hukum internasional.
C. Hukum perjanjian internasional, kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, budaya, prinsip hukum umum, putusan hakim, konvensi genosida.
D. Hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, deklarasi universal hak asasi manusia, deklarasi mengenaipembela HAM, deklarasi mengenai penghilangan paksa.

Jawaban.
A. Hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan hakim, ajaran para ahli hukum internasional.

44. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Hasasi Manusia mengatur tentang.....

A. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan.
B. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak asasi manusia setiap warga negara.
C. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak warga negara khususnya hak dibidang sosial, budaya dan politik.
D. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Jawaban.
A. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan.

45. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah.....

A. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan.
B. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
C. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seuruh atau sebagaiannya.
D. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, penyiksaakn, dan perbudakan.

Jawaban.
A. Kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan.

46. Hak untuk hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar dan  fundamental bagi setiap orang. Hak untuk hidup adalah....

A. Core human right.
B. Non-derogableright.
C. Integrity right.
D. Human right

Jawaban.
A. Core human right.

47. Hak untuk hidup sebagai HAM yang paling dasar, tidak dapat dilepaskan dari hak-hak lain yang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hak tersebut bahkan tidak dapat dipisahkan dari hak-hak untuk hidup itu sendiri. Hak-hak tersebut diantaranya adalah....

A. Hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum secara keji, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak diperhamba.
undefined.
B. Hak untuk mengeluarkan pendapat, hak yang sama dimuka hukum, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya.
C. Hak atas kebebasan, hak untuk tidak dihukum dengan hukum yang berlaku surut, hak sosial dan budaya, dan hak untuk tidak diperhamba.
Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak yang sama dimuka hukum, hak ekonomi dan hak sosial budaya

Jawaban.
A. Hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum secara keji, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak diperhamba.

48. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

A. Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.
B. Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan orang tua, hak untuk didengarkan.
C. Non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, hak untuk didengarkan, hak untuk kebebasan.
D. Non diskriminasi, penghargaan terhadap anak, hak atas perlundungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Jawaban.
A. Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, dan penghargaan terhadap anak.

49. Prinsip utama hukum dan HAM adalah bahwa tidak boleh seorangpun kehidupannya diambil secara semena-mena secara melawan hukum dan keadilan, tetapi terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan hak untuk hidup yang memungkinkan negara untuk melakukan..........

A. Melakukan hukuman mati.
B. Membunuh dan menghilangkan nyama orang.
C. Aborsi.
D. Eutanasia

Jawaban.
A. Melakukan hukuman mati.

50. Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keterunan, tetapi terdapat pembatasan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut.....

A. Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
B. Pria mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
C. Pria mencapai umur 20 (dua puluh) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.
D. Pria mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun

Jawaban.
A. Pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

51. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keterunan melalui perkawinan yang sah, diatur dalam ketentuan pasal.....

A. Pasal 28 B ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945.
B. Pasal 28 B ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945.
C. Pasal 28 H ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945.
D. Pasal 28 I ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945

Jawaban.
A. Pasal 28 B ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945.

52. Dalam ketentuan undang-undang perkawinan telah ditentukan usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat masih dijumpai adanya perkawinan yang belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan. Apabila dijumpai hal seperti tersebut pihak yang memberikan disepensasi adalah.....

A. Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
B. Kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita atas permintaan Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
C. Ketua Kantor Urusan Agama ditempat para pihak melangsungkan perkawinan.
D. Penghulu yang mencatatkan perkawinan pihak pria atau pihak wanita

Jawaban.
A. Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

53. Alasan dilakukannya perkawinan dini dalam masyarakat adalah......

A. Kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma-norma agama dan asusila.
B. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
C. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.
D.berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

Jawaban.
A. Kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma-norma agama dan asusila.

54. Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, namun demikian dalam apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka..........

A. Wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
B. Wajib mengajukan permohonan kepada istrinya.
C. Wajib mengajukan permohonan kepada istri dan orang tuanya.
D. Wajib mengajukan permohonan kepada istri dan orang tua dari istrinya

Jawaban.
A. Wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

55. Tiap-tiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum “equality before the law” adalah jaminan keadilan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara yang diatur dalam UUD-NRI Tahun 1945 pasal......

A. Pasal 27 ayat (1) UUD-NRI tahun 1945.
B. Pasal 27 ayat (2) UUD-NRI tahun 1945.
C. Pasal 27 ayat (3) UUD-NRI tahun 1945.
D. Pasal 28 D ayat (1) UUD-NRI tahun 1945

Jawaban.
A. Pasal 27 ayat (1) UUD-NRI tahun 1945.

56. Piagam atau naskah yang merupakan pelopor yang memuat dan melindungi HAM yang Eropa adalah......

A. Magna Charta dan Bill of Rights.
B. Universal Declaration of Human Rights.
C. International Covenant on Civil and Political Rights.
D. Covenan on economic, Social and cultural Rights

Jawaban.
A. Magna Charta dan Bill of Rights.

57. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar, adalah jaminan yang diberikan kepada setiap warga negara yang diatur dalam....

A. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17.
B. UUD-NRI tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).
C. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 15.
D. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 16

Jawaban.
A. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17.

58. Asas preasumption of innocence adalah suatu asas hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam hal.....

A. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
B. Setiap orang dianggap bersalah sejak adanya putusan pengadilan.
C. Setiap orang dianggap bersalah sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.
D. Setiap orang dianggap bersalah sejak tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum

Jawaban.
A. Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

59. Jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaaan sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah....

A. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;.
B. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
C. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
D. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya

Jawaban.
A. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;.

60. Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya, namun demikian hak untuk memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur adalah....

A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.
B. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
C. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
D. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000

Jawaban.
A. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

61. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) hak atas kebebasan pribadi adalah bersifat......

A. Nonderogable right.
undefined.
B. Security of person.
C. Rights to life.
D. Derogable rights

Jawaban.
A. Nonderogable right.

62. Pasal 20 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan jaminan kepada setiap orang yaitu.....

A. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, pPerbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang..
B. Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.
C. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu..
D. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Jawaban.
A. Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, pPerbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang..

63. Setiap orang.......berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, diatur dalam.....

A. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1).
B. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (2).
C. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1).
D. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2)

Jawaban.
A. UUD-NRI Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1).

64. Setiap orang berhak untuk mencari suaka politik ke negara lain yang dituju dengan alasan jiwa dan raganya terancam. Cara untuk mencari suaka politik adalah...

A. Mengajukan permohonan suaka ke negara yang dituju
B. Tetap berada di negara sendiri.
C. Bersama-sama menentang negara asal.
D. Meninggalkan negaranya sendiri

Jawaban.
A. Mengajukan permohonan suaka ke negara yang dituju.

65. Pembahasan HAM dari sisi hak politiknya tidak terlepas dari teori sarjana tentang trias politika. Para  sarjana tersebut adalah...

A. John Locke dan Montesqueu.
B. John Locke dan Aristoteles.
C. Montesqueu dan Agustinus.
D. Aristoteles dan Agustinus

Jawaban.
A. John Locke dan Montesqueu.

66. Menurut Montesqueu bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi....

A. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
B. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif.
C. Policy making, task exekuting dan politik sebagai etik.
D. Politik sebagai etik, politik sebagai teknik dan policy making

Jawaban.
A. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

67. Tiap-tiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adalah jaminan yang diatur dalam UUD-NRI Tahun 1945......

A. UUD-NRI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2).
B. UUD-NRI tahun 1945 Pasal 28 E ayat (2).
C. UUD-NRI tahun 1945 Pasal 28 G ayat (2).
D. UUD-NRI tahun 1945 Pasal 28 H ayat (2)

Jawaban.
A. UUD-NRI tahun 1945 Pasal 28 D ayat (2).

68. Pada dasarnya setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan, namun terdapat persyaratan yaitu.....

A. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.
B. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang pekerja/buruh.
C. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang pekerja/buruh.
D. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang pekerja/buruh

Jawaban.
A. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.

\
69. Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Ruang lingkup jaminan sosial meliputi.....

A. Jaminan sosial secara umum dan jaminan sosial tenaga kerja.
B. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, jaminan kematian.
C. Jaminan sosial tenaga kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua.
D. Jaminan sosial secara umum, jaminan kesehatan, jaminan pension

Jawaban.
A. Jaminan sosial secara umum dan jaminan sosial tenaga kerja.

70. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal.....

A. 28 D ayat (3).
B. 28 E ayat (3).
C. 28 H ayat (3).
D. 28 I ayat (3)

Jawaban.
A. 28 D ayat (3).

71. Hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pasal....

A. 43 ayat (2).
B. 49 ayat (2).
C. 51 ayat (2).
D. 52 ayat (2)

Jawaban.
A. 43 ayat (2).

72. Salah satu hak masyarakat dalam pelayanan publik seperti yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 adalah......

A. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
B. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
C. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
D. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jawaban.
A. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

73. Dalam demokrasi tidak langsung, keterlibatan masyarakat dan warga negara dalam pembuatan undang- undang dilakukan melalui....

A. Dewan Perwakilan Rakyat.
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
C. Dewan Perwakilan Daerah.
D. Mahkamah Agung

Jawaban.
A. Dewan Perwakilan Rakyat.

74. Hak perempuan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan  diatur dalam......

A. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 48.
B. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 50.
C. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 54.
D. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 55

Jawaban.
A. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 48.

75. Prinsip non diskriminasi dalam pemenuhan dan perlindangan anak seperti diatur dalam UU No. 23 tahun  2002 yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak, adalah.....

A. Tidak adanya perlakuan yang membeda-bedakan anak.
B. Hak yang diberikan kepada anak adalah yang terbaik untuk anak.
C. Yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak.
D. Yaitu prinsip penghormatan terhadap anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya

Jawaban.
A. Tidak adanya perlakuan yang membeda-bedakan anak.

76. Prinsip penghormatan terhadap anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya adalah prinsip....

A. Penghargaan terhadap pendapat anak.
B. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
C. Non diskriminasi.
D. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Jawaban.
A. Penghargaan terhadap pendapat anak.

77. Setiap hak yang diberikan kepada anak bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak adalah prinsip....

A. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
undefined.
B. Penghargaan terhadap pendapat anak.
C. Non diskriminasi.
D. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembanga

Jawaban.
A. Kepentingan yang terbaik bagi anak.