40 Soal Pilihan Ganda — Sosiologi Korupsi (SOSI4407)
-
Apa definisi korupsi menurut pengertian sosiologis?
A. Pelanggaran hukum semata
B. Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok
C. Aktivitas ekonomi pasar yang legal
D. Bentuk perlawanan terhadap pemerintah
E. Hanya praktik suap
Jawaban: B
Pembahasan: Secara sosiologis, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, melibatkan norma, struktur, dan relasi sosial — bukan sekadar pelanggaran hukum teknis.
-
Teori yang menekankan bahwa korupsi muncul karena peluang struktural dan lemahnya pengawasan disebut:
A. Teori strain (Merton)
B. Teori peluang kesempatan (opportunity theory)
C. Teori cultural deviance
D. Teori pertukaran sosial
E. Teori modernisasi
Jawaban: B
Pembahasan: Teori peluang menekankan bahwa ketika struktur organisasi menyediakan kesempatan dan pengawasan lemah, individu lebih mungkin melakukan korupsi.
-
Konsep 'principal–agent problem' dalam studi korupsi artinya:
A. Ketidaksesuaian antara aturan dan praktik sosial
B. Konflik kepentingan karena agen bertindak untuk keuntungan sendiri, bukan prinsipal
C. Hubungan kultural antar kelompok
D. Bentuk nepotisme tradisional
E. Ketidakmampuan hukum untuk menegakkan aturan
Jawaban: B
Pembahasan: Principal–agent problem terjadi ketika agen (misal birokrat) memiliki informasi dan wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal (publik/pemerintah), tetapi tindakannya tidak sesuai kepentingan prinsipal.
-
Istilah 'clientelism' merujuk pada:
A. Sistem formal meritokrasi
B. Hubungan pertukaran antara patron yang memberi imbalan dan klien yang memberikan dukungan politik
C. Praktik transparansi anggaran
D. Model ekonomi pasar bebas
E. Bentuk hukum pidana korporasi
Jawaban: B
Pembahasan: Clientelism adalah pola hubungan patron–klien di mana pertukaran sumber daya (pekerjaan, uang) dilakukan untuk dukungan politik, dan seringkali berkaitan erat dengan korupsi.
-
Salah satu indikator sosial budaya yang memperkuat korupsi adalah:
A. Budaya akuntabilitas publik
B. Nilai meritokrasi tinggi
C. Norma toleransi terhadap 'mengamankan nafkah' lewat cara informal
D. Transparansi penuh dalam pengadaan
E. Desentralisasi fungsi pengawasan
Jawaban: C
Pembahasan: Norma sosial yang mentolerir atau membenarkan praktik informal untuk "mengamankan nafkah" dapat menormalisasi korupsi dalam masyarakat.
-
Siapa yang mengemukakan konsep “bureaucratic corruption” yang menekankan kesempatan dalam birokrasi?
A. Max Weber
B. Emile Durkheim
C. Robert Merton
D. Karl Marx
E. Talcott Parsons
Jawaban: A
Pembahasan: Max Weber mengkaji birokrasi modern dan bagaimana otoritas birokratik dapat membuka peluang korupsi jika norma birokrasi lemah atau birokrasi dipengaruhi kepentingan non-formal.
-
Model pencegahan korupsi yang menekankan pembuatan aturan, pengawasan, dan hukuman disebut:
A. Pencegahan struktural
B. Pencegahan budaya
C. Pencegahan teknis
D. Pendekatan penegakan hukum (law enforcement approach)
E. Pendekatan edukasi publik
Jawaban: D
Pembahasan: Pendekatan penegakan hukum fokus pada aturan, aparat penegak, dan sanksi untuk mencegah dan menghukum korupsi.
-
Konsep ‘social capital’ yang tinggi (kepercayaan dan jaringan) dapat:
A. Selalu mengurangi korupsi
B. Tidak berhubungan dengan korupsi
C. Kadang-kadang memfasilitasi korupsi bila jaringan tertutup mengutamakan solidaritas internal
D. Menggantikan sistem hukum
E. Hanya relevan dalam ekonomi
Jawaban: C
Pembahasan: Modal sosial bisa mengurangi korupsi melalui kepercayaan dan norma; namun jaringan klenik atau patron-klien yang kuat juga bisa mendukung praktik korupsi jika solidaritas internal mengalahkan kepentingan publik.
-
Fenomena “rent-seeking” dalam konteks korupsi berarti:
A. Menyewa properti negara secara legal
B. Mencari keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan posisi kekuasaan untuk mendapatkan monopoli atau subsidi
C. Praktik sewa menyewa antar perusahaan
D. Perubahan regulasi demi efisiensi
E. Aktivitas filantropi publik
Jawaban: B
Pembahasan: Rent-seeking adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan ekonomis tanpa menambah nilai produktif—misalnya melalui suap, monopoli, atau pengaruh regulasi.
-
Salah satu kelemahan pendekatan hukuman keras terhadap korupsi adalah:
A. Selalu mencegah korupsi secara efektif
B. Tidak memerlukan bukti hukum
C. Bisa menimbulkan efek jera yang berlebihan, tapi tidak mengubah budaya korupsi
D. Mengurangi peluang korupsi sepenuhnya
E. Hanya efektif di masyarakat kecil
Jawaban: C
Pembahasan: Pendekatan hukuman keras (law enforcement) bisa menimbulkan efek jera, tetapi jika budaya dan norma sosial yang mendukung korupsi tetap ada, pencegahan menjadi terbatas.
-
Korupsi sistemik terjadi ketika:
A. Hanya individu tertentu saja yang korup
B. Struktur, aturan, dan budaya organisasi mendukung praktik korupsi secara meluas
C. Tidak ada aparat hukum yang menindak
D. Terjadi di sektor swasta saja
E. Hanya pada proyek pemerintah kecil
Jawaban: B
Pembahasan: Korupsi sistemik terjadi karena seluruh struktur dan budaya organisasi memungkinkan, bahkan mendorong, praktik korupsi, sehingga menjadi norma sosial.
-
Prinsip transparansi dalam mencegah korupsi berarti:
A. Semua keputusan dilakukan secara rahasia
B. Mengurangi pengawasan publik
C. Informasi tentang kebijakan, anggaran, dan keputusan dapat diakses oleh publik
D. Memberi kebebasan penuh kepada pejabat
E. Hanya berlaku pada sektor swasta
Jawaban: C
Pembahasan: Transparansi memungkinkan publik mengawasi proses pengambilan keputusan, mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan.
-
Korupsi politis biasanya terkait dengan:
A. Aparat birokrasi tingkat bawah
B. Proyek swasta tanpa pengawasan
C. Praktik suap, clientelism, dan pertukaran sumber daya politik untuk dukungan politik
D. Perilaku kriminal individu biasa
E. Perdagangan internasional
Jawaban: C
Pembahasan: Korupsi politis berkaitan dengan interaksi antara kekuasaan politik dan keuntungan pribadi atau kelompok melalui pertukaran politik.
-
Prinsip meritokrasi dapat mencegah korupsi dengan cara:
A. Menetapkan promosi berdasarkan koneksi keluarga
B. Memilih pejabat publik berdasarkan kompetensi, bukan hubungan pribadi
C. Memberi peluang suap agar pekerjaan cepat selesai
D. Mengabaikan pendidikan dan pengalaman
E. Mengutamakan patron-klien
Jawaban: B
Pembahasan: Meritokrasi menekankan kompetensi, integritas, dan kinerja, sehingga mengurangi peluang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan.
-
Teori cultural deviance menyatakan:
A. Korupsi hanya terjadi karena hukum lemah
B. Korupsi muncul akibat perbedaan nilai, norma, dan budaya di masyarakat
C. Korupsi tidak dipengaruhi faktor sosial
D. Korupsi selalu rasional
E. Korupsi hanya dipengaruhi ekonomi
Jawaban: B
Pembahasan: Teori cultural deviance menekankan bahwa perilaku korup muncul karena norma sosial yang berbeda mendukung praktik korupsi dalam kelompok tertentu.
-
Nepotisme adalah bentuk korupsi yang terjadi karena:
A. Kesalahan administrasi
B. Preferensi atau pengangkatan orang dekat (keluarga/teman) dalam posisi publik tanpa merit
C. Kurangnya dana publik
D. Sistem hukum yang ketat
E. Transparansi anggaran
Jawaban: B
Pembahasan: Nepotisme merupakan favoritisme berbasis hubungan pribadi yang mengabaikan kompetensi dan aturan formal.
-
Salah satu indikator korupsi di sektor publik adalah:
A. Transparansi pengadaan barang
B. Tidak adanya suap atau gratifikasi
C. Penunjukan proyek berdasarkan koneksi pribadi
D. Pemilihan berbasis kinerja
E. Audit rutin dan independen
Jawaban: C
Pembahasan: Penunjukan proyek berbasis koneksi pribadi menunjukkan praktik nepotisme dan korupsi struktural.
-
Korupsi dalam perspektif ekonomi sering dilihat sebagai:
A. Perilaku kriminal tanpa sebab ekonomi
B. Upaya memperoleh keuntungan ekonomi pribadi dengan memanfaatkan posisi kekuasaan
C. Kegiatan sosial yang legal
D. Bentuk filantropi publik
E. Perilaku yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi
Jawaban: B
Pembahasan: Perspektif ekonomi menekankan motif keuntungan pribadi dari penyalahgunaan kekuasaan atau akses terhadap sumber daya publik.
-
Praktik gratifikasi biasanya berupa:
A. Memberi hadiah karena kinerja luar biasa
B. Penerimaan uang, barang, atau fasilitas oleh pejabat publik sebagai imbalan atau harapan imbalan
C. Insentif resmi dari pemerintah
D. Donasi untuk kegiatan sosial
E. Penghargaan berdasarkan prestasi
Jawaban: B
Pembahasan: Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan publik sering dianggap bentuk korupsi karena memengaruhi independensi pejabat.
-
Salah satu strategi pencegahan korupsi berbasis budaya adalah:
A. Memberlakukan hukuman penjara tanpa edukasi
B. Membentuk kesadaran publik tentang integritas dan etika
C. Menambah birokrasi tanpa pengawasan
D. Memberikan kebebasan penuh kepada pejabat
E. Mengurangi partisipasi masyarakat
Jawaban: B
Pembahasan: Strategi berbasis budaya menekankan pendidikan, sosialisasi nilai integritas, dan internalisasi norma anti-korupsi.
-
Whistleblowing dalam konteks korupsi berarti:
A. Memberi hadiah kepada pejabat publik
B. Melaporkan tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan kepada pihak berwenang atau publik
C. Memberikan suap untuk proyek
D. Mengabaikan aturan hukum
E. Menyembunyikan bukti korupsi
Jawaban: B
Pembahasan: Whistleblowing adalah mekanisme penting dalam pencegahan korupsi karena membuka praktik ilegal untuk diawasi dan ditindak.
-
Birokrasi rentan terhadap korupsi karena:
A. Semua keputusan dilakukan secara transparan
B. Struktur hierarkis dan konsentrasi wewenang memberikan peluang penyalahgunaan kekuasaan
C. Tidak ada regulasi formal
D. Hanya melibatkan sektor swasta
E. Selalu diawasi ketat oleh masyarakat
Jawaban: B
Pembahasan: Hierarki birokrasi yang kompleks dan wewenang terpusat sering membuka celah bagi korupsi, terutama bila pengawasan lemah.
-
Corruption perception index (CPI) digunakan untuk:
A. Mengukur pertumbuhan ekonomi
B. Menilai persepsi publik terhadap tingkat korupsi di suatu negara
C. Mengatur anggaran pemerintah
D. Menghitung jumlah pejabat
E. Mengukur indeks pendidikan
Jawaban: B
Pembahasan: CPI adalah indikator yang mengukur persepsi publik dan profesional terhadap tingkat korupsi di sektor publik, bukan jumlah kasus korupsi yang terbukti.
-
Teori anomie oleh Merton menjelaskan korupsi sebagai:
A. Ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana yang sah untuk mencapainya, sehingga mendorong perilaku menyimpang
B. Akibat dari pendidikan tinggi
C. Hanya karena sistem hukum lemah
D. Fenomena ekonomi semata
E. Bentuk filantropi terselubung
Jawaban: A
Pembahasan: Ketika individu tidak memiliki akses sah untuk mencapai tujuan sosial (mis. kekayaan, status), mereka mungkin menggunakan cara ilegal, termasuk korupsi.
-
Salah satu faktor yang memengaruhi praktik korupsi di Indonesia adalah:
A. Tingginya transparansi di semua lembaga
B. Budaya patron-klien yang kuat dan loyalitas kelompok
C. Sistem meritokrasi sempurna
D. Partisipasi publik yang maksimal
E. Pengawasan independen yang konsisten
Jawaban: B
Pembahasan: Budaya patron-klien memengaruhi loyalitas pada individu atau kelompok tertentu, sehingga membuka peluang korupsi.
-
Prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan berarti:
A. Pejabat dapat bertindak sewenang-wenang
B. Tanggung jawab pejabat publik terhadap keputusan dan tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan
C. Semua keputusan rahasia
D. Tidak ada pengawasan publik
E. Mengurangi transparansi
Jawaban: B
Pembahasan: Akuntabilitas memastikan pejabat bertanggung jawab atas keputusan dan penggunaan sumber daya publik, sehingga mengurangi peluang korupsi.
-
Salah satu bentuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah:
A. Seleksi tender yang transparan
B. Penunjukan langsung tanpa prosedur, suap, atau kolusi antara penyedia dan pejabat
C. Audit independen
D. Publikasi kontrak secara terbuka
E. Pemilihan berbasis kualitas
Jawaban: B
Pembahasan: Pengadaan yang tidak transparan dan melibatkan kolusi atau suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang umum di sektor publik.
-
Konsep “social learning” terkait korupsi menjelaskan:
A. Korupsi hanya dipelajari secara formal di sekolah
B. Perilaku korup diajarkan melalui interaksi sosial dan observasi, sehingga menjadi norma dalam kelompok
C. Korupsi bersifat genetik
D. Hanya dipengaruhi oleh hukum
E. Tidak ada hubungannya dengan sosial
Jawaban: B
Pembahasan: Social learning menekankan bahwa perilaku dipelajari melalui pengamatan, pengalaman, dan penguatan dalam kelompok sosial.
-
Anti-corruption commission berfungsi untuk:
A. Mengatur pajak saja
B. Menyelenggarakan pengawasan, pencegahan, investigasi, dan penindakan kasus korupsi
C. Memberikan gratifikasi kepada pejabat
D. Mengurangi pendidikan publik
E. Hanya mempublikasikan berita
Jawaban: B
Pembahasan: Lembaga anti-korupsi dibentuk untuk meningkatkan akuntabilitas dan menindak praktik korupsi melalui berbagai mekanisme.
-
Kolusi dan nepotisme dalam sektor publik biasanya berkontribusi pada:
A. Meningkatkan transparansi
B. Mengurangi efisiensi dan memicu korupsi sistemik
C. Meritokrasi sempurna
D. Keadilan sosial yang tinggi
E. Pertumbuhan ekonomi yang merata
Jawaban: B
Pembahasan: Kolusi dan nepotisme mengganggu prinsip meritokrasi dan membuka peluang korupsi struktural.
-
Korupsi dalam perspektif sosiologi politik menekankan:
A. Faktor ekonomi semata
B. Interaksi antara kekuasaan, struktur politik, dan kepentingan individu/kelompok
C. Pendidikan formal
D. Sistem pasar bebas
E. Audit rutin
Jawaban: B
Pembahasan: Perspektif sosiologi politik melihat korupsi sebagai fenomena yang dipengaruhi relasi kekuasaan, struktur politik, dan kepentingan kelompok.
-
Fenomena “gift economy” dalam birokrasi dapat menjadi korupsi jika:
A. Hadiah bersifat simbolis tanpa pengaruh
B. Hadiah memengaruhi keputusan pejabat publik
C. Semua hadiah dilaporkan dan diaudit
D. Tidak ada imbalan finansial
E. Hanya berupa pujian
Jawaban: B
Pembahasan: Pemberian hadiah yang memengaruhi keputusan atau memberikan keuntungan pribadi dapat menjadi bentuk korupsi terselubung.
-
Indikator keberhasilan reformasi anti-korupsi salah satunya adalah:
A. Tingginya toleransi masyarakat terhadap suap
B. Penurunan kasus korupsi dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas publik
C. Banyaknya gratifikasi yang diterima pejabat
D. Pengurangan audit independen
E. Meningkatnya budaya patron-klien
Jawaban: B
Pembahasan: Reformasi anti-korupsi dinilai berhasil bila praktik korupsi berkurang, dan akuntabilitas serta transparansi meningkat.
-
Korupsi dapat merusak demokrasi karena:
A. Meningkatkan partisipasi publik
B. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan melemahkan rule of law
C. Mendorong meritokrasi
D. Membantu pemerataan kekayaan
E. Meningkatkan akuntabilitas
Jawaban: B
Pembahasan: Praktik korupsi melemahkan legitimasi lembaga politik, mengurangi kepercayaan publik, dan merusak kualitas demokrasi.
-
Salah satu indikator integritas pejabat publik adalah:
A. Transparansi dalam keputusan dan penggunaan anggaran
B. Kolusi dengan swasta
C. Nepotisme
D. Gratifikasi yang diterima
E. Tidak ada laporan kegiatan
Jawaban: A
Pembahasan: Integritas pejabat tercermin dari keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan formal.
-
Salah satu penyebab munculnya korupsi di sektor pendidikan adalah:
A. Transparansi anggaran penuh
B. Tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan
C. Sistem seleksi berbasis merit
D. Audit independen rutin
E. Pendidikan karakter yang kuat
Jawaban: B
Pembahasan: Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap dana publik di sektor pendidikan membuka peluang korupsi.
-
Pengaruh media massa terhadap praktik korupsi dapat berupa:
A. Menyembunyikan kasus korupsi dari publik
B. Meningkatkan kesadaran publik dan memicu tekanan sosial untuk reformasi
C. Mengurangi pengawasan masyarakat
D. Membiarkan gratifikasi diterima
E. Menutup akses informasi
Jawaban: B
Pembahasan: Media berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi dan membentuk opini publik sehingga mendorong akuntabilitas.
-
Korupsi moral terjadi ketika:
A. Hanya melibatkan uang
B. Nilai etika pejabat atau masyarakat terabaikan sehingga perilaku korup diterima secara normatif
C. Hanya ada di sektor swasta
D. Diatur secara hukum dengan ketat
E. Tidak memengaruhi keputusan publik
Jawaban: B
Pembahasan: Korupsi moral muncul ketika perilaku tidak etis menjadi norma sosial yang diterima, meski secara hukum bisa salah.
-
Prinsip good governance yang menekan korupsi mencakup:
A. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan rule of law
B. Nepotisme dan kolusi
C. Gratifikasi rutin
D. Kekuasaan tanpa pengawasan
E. Penunjukan proyek secara sewenang-wenang
Jawaban: A
Pembahasan: Good governance berfokus pada tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan patuh hukum untuk meminimalkan korupsi.
-
Evaluasi kinerja anti-korupsi paling efektif dilakukan dengan:
A. Mengandalkan persepsi saja
B. Menggunakan kombinasi indikator hukum, sosial, ekonomi, dan persepsi publik untuk menilai praktik korupsi
C. Hanya menghitung jumlah penangkapan
D. Mengabaikan budaya organisasi
E. Fokus pada sektor swasta saja
Jawaban: B
Pembahasan: Evaluasi yang komprehensif menggunakan berbagai indikator memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas upaya pencegahan korupsi.
No comments:
Post a Comment