Tugas 3 Tutorial Online UT Perekonomian Indonesia ESPA4314

 Tugas 3. Perekonomian Indonesia (ESPA4314)

Tugas 3 Tutorial Online UT Perekonomian Indonesia ESPA4314

TUGAS 3

1.Jelaskan pengertian dan pengukuran kemiskinan dan pengangguran di Indonesia
2.Jelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

Jawaban :
1. Jelaskan pengertian dan pengukuran kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

Pengertian kemiskinan masih terbatas dilihat dari sisi pendapatan dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kemiskinan memang memiliki beragam arti dan multiwajah. Sejak beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak hanya melihat dari aspek pendapatan dan konsumsi saja. Ini dapat dilihat pula dari aspek ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dan sebagainya. Berikut pengertian kemiskinan secara sistematis, SMERU (2001) mengartikan kemiskinan dengan melihat berbagai dimensi, yaitu:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan);
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi);
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal;
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;
6. Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat;
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
8. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental;
9.Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan relatif,
Seseorang dapat dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif jika pendapatannya berada di bawah tingkat pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut ia berada di lapisan paling bawah. Jadi, walau pendapatannya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun karena dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat pendapatannya relatif rendah, maka ia tetap masuk kategori miskin
2. Kemiskinan absolut,
Kemiskinan absolut dilihat dari kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal untuk kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan). Jika pendapatan seseorang berada di bawah pendapatan untuk memenuhi
kebutuhan minimal tersebut, maka secara absolut ia hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator absolut ini digunakan oleh Indonesia.
3. Kemiskinan kultural,
Kemiskinan kultural dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya untuk ke luar dari kemiskinan tersebut.
4. Kemiskinan struktural.
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin,sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

Dengan banyaknya indikator kemiskinan tersebut maka sering terjadi kebingungan dalam mengukur kemiskinan sehingga pemerintah kesulitan menyusun program yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan yang dijadikan ukuran oleh BPS lebih didasarkan pada pendekatan pendapatan dan konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur batas atau garis kemiskinan (poverty line) di tanah air dengan pendekatan konsumsi. Pendekatan yang digunakan oleh BPS tersebut sejalan dengan pendekatan yang dirumuskan oleh Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dilihat dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari, dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

Pengangguran hanyalah salah satu masalah penyebab kemiskinan. Penyebab lain adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun dalam kasus Indonesia sumber daya alam bukanlah masalah yang berarti. Ketidakmampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang kurang optimal dan kebijakan pengelolaan yang kelirulah yang menjadi masalah. Faktor lain karena keterbatasan kepemilikan alat-alat produksi seperti tanah dan modal; sarana dan prasarana; kebijakan yang bias sektor modern/perkotaan/usaha besar; rendahnya pendidikan, dan keterampilan; atau faktor budaya yang membuat masyarakat terjebak dalam kultur kemiskinan.

Pengangguran bukan pemberi sumbangan terbesar pada tingkat kemiskinan, masyarakat miskin tersebut sebagian besar memiliki pekerjaan (working poor), namun pendapatannya sangat kecil, atau bekerja dengan waktu di bawah jam normal (underemployment). Kemiskinan yang menjadi masalah nasional saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi, bukan saja laju pertambahan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja di tanah air, melainkan juga terjadi banyak PHK di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (open unemployment) maupun yang setengah menganggur atau bekerja di bawah jam kerja normal (under employment).

Berikut data Rincian 36 Juta Penganggur Indonesia 1999 (Sumber: Depnaker, 2000)

1. Pengangguran Terbuka
Mereka yang bekerja di bawah satu jam per minggu (open unemployment). Kelompok ini paling pantas diwaspadai karena merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai permasalahan social. Jumlah 5,1 juta orang.
2. Pencari Kerja
Mereka yang benar-benar sedang mencari kerja (Job Seekers). Jumlah mencapai 26 juta orang.
3. Pengangguran Terselubung
Disebut juga setengah penganggur (under employment).

2. Jelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

Arah kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia paling tidak harus menjawab tiga persoalan, yaitu:
a) Terus menciptakan kesempatan kerja baru agar dapat mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja yang ada.
b) Memberi tingkat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
c) Meningkatkan produktivitas para pekerja yang ada sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif untuk mendorong produksi lanjut.

Namun, berbagai kebijakan yang ada selama ini tampaknya tetap saja menyisakan pengangguran yang besar. Sebagaimana dikemukakan di atas, sebelum krisis, pengangguran sudah menggantung dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan angka yang cukup tinggi ternyata tidak mampu menghapuskan pengangguran yang menurut ukuran normal sangat besar tersebut. Target pertumbuhan tahun 2005 yang dipatok pemerintah sebesar 6 persen pun banyak yang skeptis untuk bisa terwujud. Sebabnya antara lain adalah masih sulitnya bagi pemerintah untuk mendorong pengembangan investasi oleh pelaku ekonomi rakyat yang selama ini telah menyerap 99 persen dari tenaga kerja yang ada.

1. Usaha kecil sebagai pengaman pengangguran

Pengalokasian dana pada aktivitas ekonomi yang tepat dan dihilangkannya kebocoran kebocoran anggaran atau ekonomi biaya tinggi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang demokratis, dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi kemiskinan tersebut. Situasi saat ini memaksa kita pula untuk mencermati sektor mana yang bisa murah dalam menyerap tenaga kerja. Jika diamati ternyata unitunit usaha rakyat, usaha kecil, merupakan sektor yang dapat menciptakan peluang kerja dengan biaya murah. Artinya dibandingkan dengan usaha menengah dan besar, usaha kecil hanya membutuhkan dana sedikit untuk setiap kesempatan kerja baru yang diciptakan. Ia memberikan gambaran bahwa alokasi dana ke unit usaha kecil yang lebih besar akan sangat menolong penciptaan kesempatan kerja baru tersebut

2. Peranan lembaga pendidikan

Salah satu masalah lain yang terkait dengan pengangguran yang tinggi ini adalah berkaitan dengan pendidikan. Banyak tenaga kerja yang terdidik seperti lulusan SLTA, diploma, maupun sarjana, yang tidak diserap di bursa kerja. Dalam konteks jenjang pendidikan tinggi maka fakultas-fakultas maupun jurusan yang ada haruslah dibuka sesuai dengan prediksi kebutuhan jangka panjang yang sejalan dengan kebutuhan angkatan kerja yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Begitu pula muatan pada kurikulumnya, perlu dilakukan pengkajian secara berkala sehingga relevan dengan kebutuhan pasar kerja, di samping tetap memperhatikan aspek yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.

Sumber :

Hamid. Edy Suandi , Prof Dr. M.Ec. (2014), Materi pokok perekonomian Indonesia/MODUL 7,
Universitas Terbuka, Jakarta